Cilegon, Pengawasan menurut perspektif manajemen secara umum adalah mengendalikan, memadukan, mengitegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. Secara normatif, pengawasan bertujuan menjaga agar suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan (rechmatig) dan sesuai dengan peruntukannya (doelmatig). Menurut perspektif terminologi Internal Mahkamah Agung RI, bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan, tentunya diarahkan pada upaya menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib, teratur serta menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan Surat Tugas dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor: W27-A/764/PS.00/IV/2019, tanggal 29 April 2019, Tim Pembinaan dan Pengawasan Daerah PTA Banten melakukan Pembinaan dan Pengawasan Reguler di PA Cilegon selama 2 hari, yaitu dari tanggal 2 s/d 3 Mei 2019.

Tim yang ditugaskan adalah Drs. H. Ma’mur, M.H, yang juga sebagai Ketua Tim, H. A. Yakin Karim, S.H., M.H, Hj. Nuning  Wahyuni, S.Ag., M.H, Ade Surawan, S.Kom dan Ade Yoga. Adapun objek Pembinaan dan Pengawasan meliputi Manajemen Peradilan, Pelayanan Publik, Manajemen Persidangan, Administrasi Kepaniteraan dan Administrasi Kesekretariatan.

Setelah dua hari dilaksanakan Pembinaan dan Pengawasan, maka pada tanggal 3 Mei 2019 tepat pukul 10.00 wib, dilaksanakan ekspose bertempat  di  ruang  sidang  utama PA Cilegon. Ekspose tersebut diikuti oleh Hakim, pejabat fungsional/struktural dan seluruh pegawai. Sebagai pembuka, Ketua tim sekaligus tim Pengawas bidang Manajemen Peradilan, Drs. H. Ma’mur, M.H menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya Pembinaan dan Pengawasan ini bukan untuk mencari kesalahan melainkan bentuk evaluasi terhadap kinerja di Pengadilan Agama Cilegon, untuk itu dengan adanya Pembinaan dan Pengawasan ini diharapkan sebagai titik tolak memupuk kemauan untuk berubah, mau diubah dan siap berubah untuk menjadi lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas pokok guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun hasil pengawasan dibidang Manajemen Peradilan yang disampaikan oleh beliau diantaranya mengenai pengembalian sisa panjar, beliau menghimbau agar para pihak yang belum mengambil harus segera diperintahkan melalui surat  untuk mengambil sisa panjar dan pekara yang sudah BHT harus segera dibuatkan Akta Cerai, jangan sampai ditunda.

Selanjutnya H. A. Yakin Karim, S.H., M.H sebagai tim Pengawas bidang Pelayanan Publik dan Manajemen Persidangan menyampaikan beberapa temuan, diantaranya mengenai belum adanya monitoring dan evaluasi individu oleh atasan langsung termasuk terhadap tenaga Honorer. Pada kesempatan tersebut beliau juga mewanti-wanti kepada seluruh pegawai agar mengetahui tentang RENSTRA,  IKU,  RKT, RENJA dan LKJIP. Hal tersebut teramat penting karena berkaitan dengan akuntabilitas kinerja pegawai dan instansi pemerintah.

Ade Surawan, S.Kom sebagai tim Pengawas bidang Administrasi Kesekretariatan menyampaikan bahwa penilaian remunerasi berdasarkan pada absensi, untuk itu back up absen manual tidak bisa dijadikan rujukan utama akan tetapi absen fingerlah yang dijadikan rujukan utamanya. Untuk menindaklanjuti Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya, maka pelanggaran absensi Hakim dikirimkan ke Badan Pengawasan.

Sebagai penutup Hj. Nuning  Wahyuni, S.Ag., M.H, tim Pengawas bidang Administrasi Kepaniteraan menyampaikan bahwa dalam penginputan data SIPP diharapkan tidak ada keterlibatan Admin, agar dapat diketahui kinerja masing-masing bagian. (Alvi_pac)