Cilegon | PA Cilegon

Bertempat di ruang Sidang Utama, (Kamis, 4 April 2019) digelar sidang putusan gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Perkara Wakaf. Untuk mengamankan jalannya persidangan, PA Cilegon sengaja tidak melibatkan aparat Kepolisian karena Para Pihak maupun masyarakat dalam mengikuti setiap proses persidangan senantiasa bersikap tertib.

Perkara ini adalah perkara kali kedua yang diajukan oleh Para Pihak yang sama, yaitu Perwakilan Kelompok (Class Representatives) dari masyarakat yang mendiami                    10 (sepuluh) wilayah di Cilegon (Class Members) yang dahulu terkena Proyek Pembangunan Proyek PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., yang dilaksanakan pada tahun 1973/1974. Tanah dan rumah tempat tinggal mereka yang terkena pembebasan telah mendapatkan ganti rugi, adapun untuk lahan pemakaman/tanah wakaf kuburan yang tersebar di eks kampung  yang terkena pembebasan, dipindahkan / diganti dengan cara Ruislagh dengan lahan yang baru dari PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Jawa Barat. Nomor : 336/A172/SK/73, tanggal 15 September 1973, yang berbunyi antara lain: “PT. Krakatau Steel (Persero) Pertamina sebagai Pihak yang membebaskan hak, harus menyediakan tanah dan menanggung biaya pemindahan kuburan serta tanah menyediakan tanah kuburan baru”. Namun kemudian Perwakilan Kelompok tersebut  menggugat sebuah objek wakaf yang selama ini dijadikan sebagai tempat pemakaman umum.

Dalam perkara ini, Perwakilan Kelompok tersebut mengajukan gugatan terhadap Nadzir yang menjadi Pengelola objek tersebut. Selain itu, Para Penggugat juga menarik Kementerian Agama Kota Cilegon cq. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil dan Pemerintah Kota Cilegon cq. Camat Kecamatan Citangkil, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cilegon dan Direktur Utama cq. Direktur SDM & Pengembangan Usaha PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai Tergugat lainnya.

Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) pertama didaftarkan pada tanggal 3 Juni 2016 dengan Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Clg. Pada pemeriksaan pendahuluan (Dismissal),  karena tidak memenuhi kualifikasi untuk sebuah gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action), maka diputus  NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) oleh Drs. Taufik, S.H. sebagai Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.HI, M.H., Dian Siti Kusumawardani, S. Ag., S.H., M. Nur, S.Ag dan Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A., sebagai Hakim Anggota, pada tanggal 16 Desember 2016.

Tidak puas dengan hasil putusan tersebut, Para Penggugat mengajukan kembali perkara yang sama pada tanggal 25 April 2017, dengan register perkara Nomor  279/Pdt.G/2017/PA.Clg. Ketua Pengadilan yang saat itu dijabat oleh Drs. Hendi  Rustandi, S.H., M.Si, membentuk Majelis Khusus untuk menangani perkara tersebut. Adapun susunan Majelis Khusus tersebut diketuai langsung oleh beliau dengan Hakim Anggota Dra. Nurmiwati, M.H., M. Nur, S.Ag, Adil Fakhru Roza, S.HI., M.H., dan H. Shofa’u Qolbi Djabir, Lc., MA. Pada pemeriksaan pendahuluan (Dismissal), dalam Putusan Sela, perkara tersebut dinyatakan sah sebagai gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) dengan mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut. Sehingga tahapan selanjutnya adalah untuk memeriksa pokok perkara gugatan tersebut.

Sebagaimana perkara biasa, karena kedua belah pihak hadir dalam proses persidangan, maka Majelis Hakim selalu mengusahakan perdamaian pada setiap persidangan dan memerintahkan Para Pihak untuk menempuh proses Mediasi sebagaimana amanah Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bahkan pada tahap Mediasi, Muhammad Iqbal sebagai Mediator dalam perkara tersebut dan atas persetujuan Para Pihak menganggap perlu untuk menghadirkan Badan Wakaf Indonesia (BWI Pusat) untuk memberikan penjelasan dan pendapat Hukum tentang Perwakafan. 

Setelah melewati proses persidangan yang sangat panjang, yaitu selama hampir 2 tahun, bahkan Majelis Khusus terdahulu seluruhnya telah mutasi, maka dengan dipimpin oleh H. Husnul Muhyidin, S.Ag,  sebagai  Ketua Majelis, didampingi oleh Ana Faizah, S.HI, Hidayah, S.HI, Mahdys Syam, S.HI dan Alvi Syafiatin, S.Ag, sebagai Hakim Anggota, akhinya perkara tersebut diputus. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim telah mendasarkan kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang ada dengan harapan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada Para Pihak.

Atas putusan yang telah dibacakan, tentunya ada pihak yang puas dan tidak puas. Sebelum menutup persidangan Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Para Pihak bahwa jika ada yang merasa tidak puas bisa mengajukan upaya hukum Banding. (AS & Foto Imam)