PENGERTIAN:

Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku Hakim, pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, pelanggaran terhadap kode etik dan kode prilaku pegawai Aparatur Sipil Negara. Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, mal administrasi dan pelayanan publik dan/atau pelanggaran pengelolaan keuangan dan barang milik Negara.

Pelanggaran adalah sikap, ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang Hakim atau pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan badan peradilan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kode etik dan pedoman perilaku, serta petunjuk atau pedoman pelaksanaan tugas.

Pelapor adalah Pegawai ASN, Hakim, atau masyarakat lainnya yang mengungkapkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran atau pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman Hakim, kode etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, kode etik dan pedoman perilaku Aparatur Sipil Negara, pelanggaran hukum acara, pelaggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, mal administrasi dan pelayanan publik serta pelangaran pengelolaan keuangan dan barang milik negara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

Terlapor adalah Hakim atau Pegawai Aparatur Sipil Negara di Mahkamah Agung atau Badan Peradilan yang berada dibawahnya yang oleh pelapor di dalam pengaduannya secara tegas ditunjuk sebagai pihak yang diadukan karena diduga melakukan pelanggaran atau dalam pengaduan tidak ditunjuk secara spesifik pihak yang diadukan, maka Terlapor adalah Hakim atau Pegawai Aparatur Sipil Negara di Mahkamah Agung atau Badan Peradilan yang berada dibawahnya yang karena kedudukan, tugas dan fungsinya harus dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap suatu pelanggaran yang diadukan.

Tujuan Penanganan Pengaduan adalah untuk merespon Pengaduan baik berasal dari masyarakat, instansi lain diluar pengadilan, maupun dari internal pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga peradilan tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan meningkat.

MEKANISME PENGADUAN

1.    Masyarakat berhak  mengadukan  penyelenggaraan  pelayanan publik pengadilan dalam hal:

a.    Penyelenggara    yang    tidak    melaksanakan    kewajiban    dan/atau    melanggar larangan; dan
b.    Pelaksana    yang    memberi    pelayanan    yang    tidak    sesuai    dengan    standar pelayanan.

2.    Pengaduan diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  sejak pengadu menerima pelayanan pengadilan.

3.     Pengaduan disampaikan secara   tertulis   kepada   Ketua Pengadilan Agama Cilegon sebagai  penyelenggara pelayanan yang memuat:

a.    nama dan alamat lengkap;
b.    uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan;
c.    permintaan penyelesaian yang diajukan;
d.    tempat dan waktu penyampaian pengaduan serta tanda tangan pengadu.

4.    Dalam keadaan tertentu atau atas permintaan pengadu, nama dan identitas pengadu dapat  dirahasiakan.

5.    Petugas Penerima Pengaduan wajib memberikan tanda  terima  pengaduan yang sekurang-kurangnya memuat:

a.    Identitas pengadu secara lengkap;
b.    Uraian   singkat   pelayanan   yang   tidak   sesuai   dengan   standar   pelayanan pengadilan;
c.    Tempat dan waktu penerimaan pengaduan; dan
d.    Tanda tangan serta nama pejabat pegawai yang menerima pengaduan.

6.    Wakil Ketua sebagai penyelenggara pelayanan pengadilan  wajib  menanggapi pengaduan masyarakat paling larnbat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang- kurangnya berisi informasi lengkap atau  tidak  lengkapnya  materi  aduan sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 3.

7.    Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari penyelenggara sebagaimana diinformasikan oleh pihak penyelenggara.

8.    Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu  30  (tiga  puluh)  hari maka pengadu dianggap mencabut pengaduannya.

9.    Dalam hal pengaduan tidak ditanggapi oleh Wakil Ketua sebagai  penyelenggara  pelayanan  sesuai dengan ketentuan, maka pengadu dapat menyampaikan laporan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

10.    Badan Pengawasan  MA  dapat  mengambil  alih  pengaduan  atas  pelayanan pengadilan yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Cilegon dalam hal pengaduan tersebut dianggap penting oleh Mahkamah Agung untuk segera diselesaikan, atau dalam hal Penyelenggara lalai dan atau tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pengaduan tersebut.

11.    Wakil Ketua Pengadilan Agama Cilegon wajib mengumumkan Rekapitulasi penyelesaian pengaduan pelayanan publik kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal-hal yang diumumkan meliputi: jumlah pengaduan yang masuk, jenis-jenis pengaduan yang masuk, status penanganan pengaduan.

Penyelesaian Pengaduan oleh Penyelenggara Pelayanan Pengadilan

1.    Ketua Pengadilan Agama CIlegon wajib  memeriksa  pengaduan  dari  masyarakat  mengenai  pelayanan publik yang diselenggarakannya.

2.    Dalam memeriksa materi pengaduan,  penyelenggara  wajib  berpedoman  pada prinsip independen, nondiskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya.

3.    Dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu karena alasan tertentu yang  dapat mengancam atau  merugikan kepentingan  pengadu, penyelenggara dapat mendengar keterangan pengadu secara terpisah.

4.    Dalam melakukan pemeriksaan materi aduan, penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan.

5.    Wakil Ketua wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap.

6.    Keputusan mengenai pengaduan wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan.

 *) Sumber Informasi :

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 076/ KMA / SK / VI / 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Badan Peradilan