header website

***** Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Cilegon ***** Pengadilan Agama Cilegon siap memberikan layanan E-COURT bagi pengguna Terdaftar ***** Jam Kerja PA Cilegon Senin -Kamis : 08.00 - 16.30 WIB, Jumat : 07.30 - 16.30 WIB *****

Ditulis oleh Super User on . Dilihat: 85

Ketentuan Umum Standar Layanan

I.   KETENTUAN UMUM

A.    Tujuan

1.    Meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Agama Cilegon bagi pencari keadilan dan masyarakat.

2.    Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan pada umumnya.

B.    Maksud

1.    Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Agama Cilegon kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

2.    Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pegawai / Aparat Pengadilan Agama Cilegon.

3.    Sebagai tolok ukur bagi Pegawai/Aparat Pengadilan Agama Cilegon dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

4.    Sebagai pedoman bagi pengadilan dalam menyusun Standar Pelayanan Pengadilan.

C.    Ruang Lingkup

1.    Pelayanan pengadilan yang diatur di dalam Standar Pelayanan Pengadilan ini adalah pelayanan pengadilan pada Pengadilan Agama Cilegon.

2.    Standar Pelayanan Pengadilan memuat:

a.    Dasar hukum,

b.    Sistem Mekanisme dan Prosedur

c.    Jangka Waktu

d.    Biaya atau tarif

e.    Produk Pelayanan

f.     Sarana Prasarana

g.    Kompetensi Pelaksana

3.    Secara umum Pengadilan Agama Cilegon menyediakan pelayanan sebagai berikut:

a.    Pelayanan Administrasi Persidangan

b.    Pelayanan Bantuan Hukum

c.    Pelayanan Pengaduan

d.    Pelayanan Permohonan Informasi

4.    Segala ketentuan mengenai teknis hukum acara atau yang berkaitan dengan Putusan pengadilan bukanlah obyek dari pelayanan pengadilan dan oleh karenanya tidak termasuk dalam ruang lingkup pelayanan pengadilan yang dapat diadukan oleh masyarakat.

D.    Pengertian

1.    Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

2.   Standar pelayanan publik adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

3.   Pelayanan pengadilan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, yang disediakan oleh Pengadilan Agama Cilegon berdasarkan peraturan-perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik.

4.   Penyelenggara pelayanan pengadilan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Pengadilan Agama Cilegon yang melakukan kegiatan pelayanan pengadilan.

5.    Pelaksana pelayanan pengadilan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan pengadilan di Pengadilan Agama Cilegon.

6.   Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan pengadilan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

7.    Hari adalah hari kerja kecuali disebutkan lain dalam ketentuan ini.

E.    Pejabat Penanggung Jawab Pelayanan Pengadilan

1.    Pejabat penanggung jawab pelayanan pengadilan terdiri dari:

a.    Penyelenggara pelayanan pengadilan

b.    Pelaksana pelayanan pengadilan.

2.    Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:

a.    adil dan tidak diskriminatif;

b.    cermat;

c.     santun dan ramah;

d.    tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;

e.    profesional;

f.     tidak mempersulit;

g.    patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;

h.    menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;

i.      tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku;

j.     terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;

k.     tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;

l.    tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;

m.   tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;

n.    sesuai dengan kepantasan; dan

o.    tidak menyimpang dari prosedur.

F.    Pengaduan atas Pelayanan Pengadilan

1.    Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik pengadilan dalam hal:

a.    Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan; dan

b.    Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.

2.    Pengaduan diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengaduan menerima pelayanan pengadilan.

3.    Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon sebagai penyelenggara pelayanan pengadilan, melalui Wakil Ketua Pengadilan Agama Cilegon yang memuat:

a.    nama dan alamat lengkap;

b.    uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan;

c.     permintaan penyelesaian yang diajukan;

d.    tempat dan waktu penyampaian pengaduan serta tanda tangan pengadu.

4.    Dalam keadaan tertentu atau atas permintaan pengadu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan.

5.    Petugas Penerima pelayanan pengaduan atas pelayanan pengadilan (Panitera Muda Hukum) wajib memberikan tanda terima pengaduan yang sekurang-kurangnya memuat:

a.    Identitas pengadu secara lengkap;

b.    Uraian singkat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan pengadilan;

c.     Tempat dan waktu penerimaan pengaduan; dan

d.    Tanda tangan serta nama pejabat pegawai yang menerima pengaduan.

6.    Penyelenggara pelayanan dalam hal ini Wakil Ketua Pengadilan Agama Cilegon wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling larnbat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 3.

7.    Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari penyelenggara sebagaimana diinformasikan oleh pihak penyelenggara.

8.    Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari maka pengadu dianggap mencabut pengaduannya.

9.    Dalam hal pengaduan tidak ditanggapi oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Cilegon selaku penyelenggara pengaduan sesuai dengan ketentuan, maka pengadu dapat menyampaikan laporan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

10.   Badan Pengawasan MA dapat mengambil alih pengaduan atas pelayanan pengadilan yang ditujukan kepada penyelenggara dalam hal pengaduan tersebut dianggap penting oleh Mahkamah Agung untuk segera diselesaikan, atau dalam hal Penyelenggara lalai dan atau tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pengaduan tersebut.

11.   Setiap Penyelenggara Pelayanan Pengadilan wajib mengumumkan Rekapitulasi penyelesaian pengaduan pelayanan publik kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal-hal yang diumumkan meliputi: jumlah pengaduan yang masuk, jenis-jenis pengaduan yang masuk, status penanganan pengaduan.

G.    Penyelesaian Pengaduan oleh Penyelenggara Pelayanan Pengadilan

1.    Pengadilan Agama Cilegon wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya.

2.    Dalam memeriksa materi pengaduan, penyelenggara wajib berpedoman pada prinsip independen, nondiskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya.

3.    Dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu karena alasan tertentu yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan pengadu, penyelenggara dapat mendengar keterangan pengadu secara terpisah.

4.    Dalam melakukan pemeriksaan materi aduan, penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan.

5.    Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap.

6.    Keputusan mengenai pengaduan wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan.

H.    Ketentuan Sanksi

1.    Ketua Pengadilan Agama Cilegon yang dalam hal ini bertindak sebagai atasan pelaksana menjatuhkan sanksi kepada pelaksana pelayanan pengadilan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam standar pelayanan publik, berdasarkan kewenangan yang dimiliki atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.    Mahkamah Agung berwenang menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan pengadilan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pengawasan melekat atas pelaksanaan standar pelayanan pengadilan dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 1, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.    Jenis sanksi terhadap penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan pengadilan didasarkan pada ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan peraturan perundang-undangan yang relevan yang berlaku di lingkungan badan peradilan.

I.      Penilaian Kinerja Pelayanan Publik

1.    Ketua Pengadilan Agama Cilegon berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan pengadilan pada Pengadilan Agama Cilegon secara terstruktur dan berkala.

2.    Mahkamah Agung melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada seluruh satuan kerja secara terstruktur dan berkala.

3.    Penilaian kinerja pelayanan pengadilan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang akan disusun oleh Mahkamah Agung berdasarkan standar pelayanan pengadilan.

J.     Pelaksanaan Standar Pelayanan pada Semua Badan Peradilan

1.   Standar Pelayanan Pengadilan disesuaikan dengan kondisi pada Pengadilan Agama Cilegon dan kebutuhan masyarakat pada wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon.

2.   Penyusunan Standar Pelayanan Pengadilan mempertimbangkan luas wilayah hukum, moda transportasi, kebutuhan masyarakat dan kemampuan Pengadilan Agama Cilegon, terutama dalam menentukan waktu, besaran biaya dan sarana prasarana yang disediakan.

3.   Penyusunan Standar Pelayanan Pengadilan dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pemangku kepentingan.

4.   Penyusunan standar pelayanan pengadilan dilakukan dengan berpedoman pada UU Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Pengadilan.

II.   STANDAR PELAYANAN UMUM

A.    Pelayanan Persidangan

1.    Sidang Pengadilan Agama Cilegon dimulai pukul 09.00 WIB. Dalam hal sidang ditunda pelaksanaannya, maka Pengadilan Agama Cilegon / Majelis Hakim akan memberikan informasi mengenai alasan penundaan kepada para pencari keadilan maupun masyarakat umum.

2.    Pemanggilan para pihak dilakukan oleh Petugas Pengadilan (Panitera Pengganti) agar masuk ke ruang sidang untuk pemeriksaan perkara berdasarkan sistem antrian.

3.    Jadwal sidang telah diumumkan kepada masyarakat pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon, situs resmi Pengadilan Agama Cilegon (www.pa-cilegon.go.id) dan media lainnya yang mudah dilihat masyarakat.

4.    Pengadilan Agama Cilegon menyediakan juru bahasa atau penerjemah untuk membantu pencari keadilan yang tidak memahami bahasa Indonesia atau memiliki kebutuhan khusus untuk mengikuti jalannya persidangan. Untuk mendapatkan layanan tersebut, masyarakat dapat mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim sebelum hari sidang dimulai; atau dapat mengajukannya secara lisan di hadapan Majelis Hakim.

5.    Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon wajib memutus dan termasuk melakukan pemberkasan (minutasi) perkara dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak perkara didaftarkan.

6.    Pencari keadilan dan masyarakat berhak memperoleh informasi dari Pengadilan Agama Cilegon mengenai perkembangan terakhir dari permohonan atau perkaranya melalui meja informasi, situs Pengadilan Agama Cilegon (www.pa-cilegon.go.id) atau media informasi lainnya (sipp.pa-cilegon.go.id).

B.    Biaya Perkara

1.    Besarnya panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Cilegon ditetapkan melalui Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan Agama Cilegon dan wajib diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman atau media informasi lain yang mudah diketahui masyarakat.

2.    Masyarakat dikenakan biaya untuk proses perkara. Besarnya panjar biaya perkara ditetapkan dalam Surat Keterangan Untuk Membayar (SKUM). Pihak pemohon atau Penggugat tidak akan diminta untuk membayar apapun yang tidak tertera dalam SKUM.

4.    Penentuan besar kecilnya panjar biaya perkara didasarkan pada banyaknya jumlah para pihak yang berperkara dan jauh dekatnya jarak tempuh ketempat para pihak yang dipanggil serta biaya proses, yang dipertanggungjawabkan dalam putusan.

5.    Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara melalui Bank Jambi Cabang Cilegon dengan Rekening Nomor 0501011509, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2008.

6.    Pengadilan Agama Cilegon hanya akan meminta penambahan biaya perkara dalam hal panjar yang telah dibayarkan telah tidak mencukupi.

7.    Pengadilan Agama Cilegon wajib memberitahu dan mengembalikan kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara. Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu maka uang tersebut akan disetorkan ke Kas Negara dan tidak dapat diambil lagi oleh pihak berperkara (SEMA No. 4/2008).

8.    Pengadilan Agama Cilegon menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum banding dalam SKUM yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan banding, biaya banding yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten, biaya pengiriman uang melalui bank/kantor pos, ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan berkas perkara kepada para pihak.

9.    Ketua Pengadilan Agama Cilegon menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum kasasi ditentukan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan kasasi, biaya kasasi yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung, biaya pengiriman uang melalui bank ke rekening MA, ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan kepada para pihak.

10.   Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim oleh pemegang kas melalui Bank BNI Syariah Cabang Veteran - Jakarta Pusat; Rekening Nomor 179179175 dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

11.   Ketua Pengadilan Agama Cilegon menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum peninjauan kembali ditentukan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya peninjauan kembali yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, biaya pengiriman uang melalui bank, ongkos kirim berkas, biaya pemberitahuan.

C.    Pelayanan Bantuan Hukum (SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum)

1.    Pengadilan memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihak-pihak yang tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan atau kepada Ketua Majelis Hakim.

2.    Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi antara lain : biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya saksi/saksi ahli, biaya materai, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan/fotokopi, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas.

3.    Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan mencantumkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan:

a.    Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat, diketahui oleh Camat;

b.    Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

c.     Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Cilegon.

4.    Jika pemohon prodeo tidak dapat menulis atau membaca maka permohonan beracara secara prodeo dapat diajukan secara lisan dengan menghadap Ketua Pengadilan Agama Cilegon.

5.    Prosedur permohonan berperkara secara prodeo:

a. Permohonan diajukan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon dengan dilampiri dokumen pendukung.

b. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh Panitera, Hakim yang ditunjuk (Hakim yang

menyidangkan pada tingkat pertama) memerintahkan Panitera untuk memberitahukan permohonan itu kepada pihak lawan dan

memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang di muka Hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang ketidakmampuan

Pemohon.

c. Dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan, Pengadilan Agama Cilegon mengirimkan berita acara hasil

pemeriksaan dilampiri permohonan izin beracara secara prodeo dan dokumen pendukung ke Pengadilan, yang berwenang memutus

perkara yang dimohonkan tersebut, untuk diputus apakah dikabulkan atau tidak.

d. Jika permohonan dianggap memenuhi syarat maka diberikan penetapan ijin berperkara secara prodeo. Izin beracara secara prodeo

diberikan Pengadilan atas perkara yang diajukan pada tingkatan pengadilan tertentu saja.

e. Jika ternyata pemohon orang yang mampu maka diberikan penetapan tidak dapat berperkara secara prodeo dan pemohon harus

membayar biaya seperti layaknya berperkara secara umum.

6.   Pengadilan menyediakan anggaran untuk biaya perkara prodeo dengan memperhatikan anggaran yang tersedia. Ketersediaan anggaran tersebut diumumkan kepada masyarakat secara berkala melalui papan pengumuman Pengadilan atau media lain yang mudah diakses.

D.    Pelayanan Pengaduan

1.    Dasar Hukum:

a. SK KMA Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan

b. SK KMA Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan

2.   Pengadilan Agama Cilegon menyediakan meja pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan tentang mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik dan atau perilaku aparat pengadilan. Meja pengaduan tidak menerima pengaduan yang terkait dengan isi dari putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan pengadilan harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima layanan pengadilan.

3.    Masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan melalui Kotak Saran di Pengadilan Agama Cilegon, atau melalui situs Pengadilan Agama Cilegon (www.pa-cilegon.go.id), e-mail Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. atau melalui Telepon nomor (0254) 382829, atau dapat pula menyampaikan Pengaduan melalui meja pengaduan, situs Badan Pengawasan MA (http://bawas.mahkamahagung.go.id/web_bawas/) atau melalui pos dengan mengisi formulir pengaduan secara tertulis dan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan.

4.   Petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka petugas pengaduan memberitahukan pelapor perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor agenda.

5.    Pengadilan Agama Cilegon (Wakil Ketua PA Cilegon) wajib menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status pengaduannya. Dalam hal, pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal pemberitahuan telah diterimanya surat pengaduan oleh Petugas meja pengaduan.

6.    Pengadilan Agama Cilegon wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan didaftar di agenda Petugas meja pengaduan. Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka Pengadilan Agama Cilegon wajib memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat, atau alat komunikasi lainnya.

E.    Pelayanan Informasi

1.    Dasar Hukum :

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

b. SK KMA Nomor 144/KMA/SK/III/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

c. SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan

2.    Pengadilan menyediakan informasi antara lain mengenai:

a. hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas perkara cuma-cuma, serta

hak-hak pokok dalam proses persidangan;

b. tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai;

c. hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;

d. tata cara memperoleh pelayanan informasi, dan;

e. informasi lain yang berdasarkan SK-1-144 Tahun 2011 merupakan informasi publik.

3.    Pengadilan Agama Cilegon menyediakan akses informasi terhadap putusan secara online atau melalui situs pengadilan Agama Cilegon (www.pa-cilegon.go.id) atau media informasi lainnya (www.direktoriputusan.badilag.net), dengan melakukan proses pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan.

4.    Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui petugas pada Meja Informasi.

5.    Pengadilan Agama Cilegon memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau tidaknya permohonan informasi selambat lambatnya 6 (enam) hari kerja.

6.    Pengadilan Agama Cilegon wajib memberikan informasi yang diminta selambat-lambatnya dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari kerja sejak permohonan informasi dimohonkan.

7.    Pengadilan Agama Cilegon dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakannya.

8.    Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan Agama Cilegon menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari melalui meja informasi.

9.    Pengadilan Agama Cilegon akan memungut biaya penyalinan informasi dengan biaya yang wajar sesuai dengan standar wilayah setempat dan tidak memungut biaya lainnya.

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Cilegon

Kompleks Perkantoran Sukmajaya Mandiri, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav.5, Sukmajaya, Kec. Jombang, Kota Cilegon, Banten 42411

Telepon : (0254) 382829

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

JAM PELAYANAN

Senin - Kamis    : 08:00 - 16:30 WIB
Istirahat : 12:00 - 13:00 WIB
Jum'at : 07:30 - 16:30 WIB
Istirahat : 11:30 - 13:00 WIB

 

@Copyright Badan Peradilan Agama MA-RI | Pengadilan Agama Cilegon