contact pa cilegon
contact pa cilegon

header website

Dilihat: 151

AHMAD SAPRUDIN artikel Oleh :
AHMAD SAPRUDIN, S.Ag., M.H.


OPTIMALISASI LAYANAN ECOURT

BAGI MASYARAKAT NON ADVOKAT (PENGGUNA LAIN)

Oleh Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. (Waka PA. Cilegon)


 

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Sudah hampir satu tahun, Wabah Covid 19 yang muncul pertama kali di Kota Wuhan, China telah meluluh lantakkan berbagai sendi kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Hingga awal bulan Maret 2021 jumlah korban positif sejumlah 1.341.314 orang, korban yang telah sembuh sejumlah 1.151.915 orang dan korban meninggal dunia sejumlah 36.325 orang.[1] Jumlah korban Covid 19 di Indonesia menempati urutan pertama di kawasan Asia tenggara.[2] Oleh karena itu perlu melakukan upaya yang sangat serius dalam pencegahan dan penanganannya. Berbagai upaya telah dan terus dilakukan untuk memulihkan kembali berbagai sektor kehidupan penting di masyarakat dengan tetap menjalankan secara ketat protokoler kesehatan, memelihara stabilitas politik, keamanan, ekonomi, termasuk hukum dan keadilan.

Sebelum datangnya wabah Covid 19 di Indonesia pada awal tahun 2020, Mahkamah Agung telah dan tengah mengimplementasikan aplikasi ecourt tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan disusul dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Kedua Peraturan Mahkamah Agung tersebut telah memberikan ruang dan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengajukan perkara dan mengikuti proses persidangan secara elektronik, terlebih di masa pandemi Covid 19 yang sampai saat ini belum berakhir. Untuk mencegah dan membatasi mobilitas dan kerumunan massa di Kantor Pengadilan, Layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik sangat membantu dalam menekan tingkat penyebaran Virus Covid 19, terlebih di tengah semakin meningkatnya jumlah aparatur Pengadilan yang terpapar dan menjadi korban wabah Virus Corona tersebut.

 Dalam acara Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 2 Maret 2021, Hakim Family Court of Australia, Judith Ryan menyoroti begitu pentingnya layanan pengadilan elektronik (ecourt) bagi masyarakat pencari keadilan, terutama bagi masyarakat yang bertempat tinggal relatif jauh dan sulit menjangkau lembaga peradilan. Hal serupa juga dikemukakan oleh penasihat kerja sama peradilan Indonesia-Australia, Leisha Lister yang juga hadir sebagai pembicara tamu dalam acara tersebut. Menurutnya, Layanan ecourt selain harus dapat diakses oleh semua pengguna pengadilan, sebaiknya juga diberikan akses pembebasan biaya perkara dalam layanan ecourt.[3]

Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 17 Februari 2021 di Jakarta, total perkara ecourt yang masuk sepanjang tahun 2020 sejumlah 186.987 perkara, sedangkan perkara yang diputus melalui persidangan elektronik (elitigasi) sejumlah 8.560 perkara (4,58%), dari jumlah tersebut, 83,81% diajukan oleh Pengguna Terdaftar (Advokat), sedangkan dari Pengguna lainnya sejumlah 16,19%.[4] Dari data tersebut dapat terlihat bahwa Masyarakat pencari keadilan dari kalangan Non Advokat (Pengguna lainnya) masih cukup rendah dibandingkan dari kalangan advokat. Sementara dalam masa pandemi saat ini layanan ecourt sangat membantu dan banyak memberikan manfaat tidak hanya bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dan sulit, tapi juga berguna bagi seluruh lapisan masyarakat demi mencegah penyebaran covid 19.


II. RUMUSAN MASALAH

Dalam tulisan ini Penulis mencoba menelaah dan membahas beberapa Peraturan Mahkamah Agung antara lain;

  1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab masih rendahnya jumlah Pengguna Lain (Non Advokat) dalam menggunakan layanan ecourt dan atau elitigasi ?
  2. Bagaimana cara dan upaya yang tepat dan solutif guna mengoptimalkan layanan ecourt dan elitigasi?


III. PEMBAHASAN

ERA BARU PERADILAN ELEKTRONIK DI INDONESIA

Sejak kemunculannya pada era tahun 1980, teknologi digital yang ditandai dengan digunakannya perangkat personal computer (PC) dan internet telah memberikan warna dan banyak perubahan dalam berbagai sektor kehidupan. Seiring dengan berjalannya waktu, Perkembangan teknologi informasi kemudian memasuki era baru yang lebih dkenal dengan Revolusi Industri 4.0, teknologi digital menjadi sebuah kebutuhan utama hampir sebagian besar masyarakat. Teknologi digital saat ini  ditandai dengan semakin menjamurnya penggunaan mobile technology, akses internet yang tidak terbatas serta penggunakan teknologi cloud computing.[5]

Perkembangan teknologi digital juga berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi digital. Transaksi pada platform e-commerce dan aplikasi digital lainnya sepanjang tahun 2020 mencatatkan kinerja fantastis. Nilai transaksi uang elektronik pada Desember 2020 tercatat Rp22,1 triliun, tumbuh 30,44 persen secara tahunan. Volume transaksi digital banking mencapai 513,7 juta transaksi naik 41,53 persen secara tahjunan dengan nilai transaksi Rp2.774,5 triliun, atau naik sebesar 13,91 persen.[6]

Aktifitas manusia yang awalnya serba manual berbasis fisik sekarang diganti dengan pola digital yang berbasisi komputer. Perubahan pol aktifitas semacam ini lazim disebut sebagai transformasi digital. Tak terkecuali di bidang hukum, daya tekan teknologi digital terhadap pergeseran cara hidup masyarakat sekan tak terbendung, pola cyber physical system – seperti yang populer dalam desain industri 4.0 – lambat laun juga terinfiltrasi ke dalam dunia hukum dan membawa perubahan yang signifikan dalam proses law enforcement, termasuk di Indonesia yang ditandai dengan lahirnya berbagai regulasi dan peraturan yang memayungi transformasi ini serta perubahan di beberapa pola penegakan hukum dari konvensional ke digital.[7]

Menyikapi pesatnya perkembangan dan transformasi digital, Mahkamah Agung telah membuat cetak biru (blue print) Pembaruan Peradilan 2010-2035, dimana salah satu point pentingnya mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung, melalui peradilan modern dan berbasis Teknologi Informasi terpadu. Modernisasi Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung dimulai pada tahun 2018 dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang peradilan elektronik (e-Court) yang di dalamnya meliputi pendaftaran perkara secara elektronik (e-Filing), pembayaran panjar perkara  secara elektronik (e-Payment) dan pemanggilan serta pemberitahuan kepada pihak berperkara secara elektrnoik (e-Summons).

Selanjutnya pada tahun 2019, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik dengan memuat beberapa pembaruan dari Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, pertama, menyangkut pembukaan akses berperkara secara elektronik kepada Pengguna lain selain advokat, kedua, pemberlakuan untuk perkara perlawanan, keberatan, bantahan dan intervensi, ketiga, pemberlakuan mekanisme persidangan secara elektronik dan keempat, persidangan secara elektronik (e-litigation).[8] Sebagai petunjuk dalam implementasinya dikeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Dikeluarkannya beberapa Peraturan Mahkamah Agung dan petunjuk teknisnya merupakan salah satu fungsi Mahkamah Agung, yaitu fungsi pengaturan dalam membuat beberapa regulasi untuk mengisi kekosongan hukum terutama dalam masalah hukum acara perdata yang dilatarbelakangi adanya kemajuan perkembangan teknologi informasi serta keinginan masyarakat dalam percepatan penyelesaian perkara. Adapun ketentuan hukum acara yang ada dan tidak diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 bersifat baku dan masih tetap berlaku dalam beracara penyelesaian perdata sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung tersebut.[9]

Menurut Syamsul Maarif, Hakim Agung sekaligus Wakil Ketua Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha di Mahkamah Agung,  Layanan e-Court dan e-Litigasi hampir menyerupai proses e-litigasi di negara Singapura dan lebih maju dibanding negara Thailand, Peradilan di Singapura sudah tidak ada kewajiban memproduksi salinan putusan dalam bentuk hardcopy. Administrasi & persidangan perkara secara elektronik selain memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan, juga diyakini dapat menutup peluang terjadinya praktek korupsi dan kolusi, mengingat pertemuan antara pihak dengan pejabat di pengadilan akan berkurang secara signifikan.[10] 

Memasuki masa pandemi Covid-19 yang dituntut untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana secara elektronik disertai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 yang pada intinya mengarahkan para hakim di lingkungan peradilan umum untuk melaksanakan persidangan perkara pidana secara elektronik dengan mempertimbangkan Cserta dengan tetap menghormati hak asasi manusia.[11]

Sejak diselenggarakannya persidangan pidana secara elektronik, telah teridentifikasi beberapa hambatan khususnya mengenai koneksi internet yang belum merata dan tidak stabil di seluruh Indonesia; kemampuan dan pengetahuan aparat pengadilan akan teknologi pendukung sidang elektronik; serta belum meratanya peralatan dan perlengkapan pengadilan dengan teknologi yang memadai yang dapat mendukung terselenggaranya persidangan elektronik. Kalangan advokat dan organisasi bantuan hukum juga menyuarakan keberatan dengan adanya aturan yang memungkinkan terdakwa menghadiri sidang elektronik tanpa didampingi pengacara, juga mempertanyakan bagaimana jaminan pemenuhan hak atas peradilan yang adil dapat diadopsi dalam persidangan elektronik.[12]

Oleh karena itu perlu dilakukankan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan elektronik baik terhadap perkara perdata maupun pidana dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan sebagaimana telah menjadi kebijakan Mahkamah Agung saat ini yang mengahruskan setiap satuan kerja pengadilan di semua lingkungan peradilan membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai bagian dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan telah diatur dalam Permenpan RB Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 


MINIMNYA JUMLAH PENGGUNA LAIN DALAM PERKARA E-COURT

Berdasarkan Petunjuk Teknis dalam KMA Nomor129/KMA/SK/VIII/2019 disebutkan bahwa pengguna layanan administrasi perkara elektronik terdiri dari dua unsur; (1) Pengguna Terdaftar yang berasal dari kalangan Advokat dan (2) Pengguna Lain yang berasal dari masyarakat umum baik dari perorangan maupun dari badan hukum.

Bagi Pengguna Pendaftar (Advokat), mekanisme pendaftarannya terlebih dahulu harus melali verifikasi di Pengadilan Tinggi yang berada di wilayah tempat domisili Advokat atau kantor Advokat. Jika sudah terverifikasi, Advokat tersebut dapat mengajukan perkara dan persidangan secara elektronik untuk semua perkara yang ditanganinya tanpa mealakukan verfikasi kembali. Sedangkan Bagi Pengguna lain (Non Advokat) harus terebih dahulu melakukan verifikasi di Tempat Pengadilan yang akan ditujunya. Akun Pengguna lain hanya berlaku untuk satu perkara dalam waktu yang bersamaan, kecuali atas izin Ketua Pengadilan.[13]

Proses verifikasi Pengguna lain yang dilakukan oleh petugas di pengadilan tingkat pertama menurut hemat penulis merupakan salah satu kendala tersendiri bagi masyarakat non advokat (Pengguna lain), karena mereka diharuskan mendatangi kantor Pengadilan yang ditujunya, terlebih di masa pandemi Covid-19 yang diharuskan mematuhi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sedangkan Pengguna Terdaftar hanya melakukan sekali verifikasi untuk selanjutnya dapat dengan leluasa mengajukan perkara secara elektronik sesuai dengan perkara yang ditanganinya.

Adanya beberpa kantor Pengadilan yang melakukan penutupan layanan sementara (Lock Down) yang diakibatkan adanya beberapa pegawai yang positif terpapar virus Civid-19 menjadi salah satu kendala tersendiri yang dihadapi masyarakat non advokat yang akan mengajukan perkara secara elektronik. Hingga tulisan ini dibuat jumlah kasus Covid-19 di lingkugan peradilan di Indonesia sebagai beikut; 278 (dirawat), Isoasi Mandiri (1219), sembuh (596) dan 21 (meninggal dunia).[14]

Masa Pandemi Covid-19 bisa jadi menjadi faktor lain yang menjadi  penyebab masih minimnya jumlah Pengguna lain dalam menggunakan layanan administrasi perkara elektronik di Pengadilan dibanding jumlah Pengguna Terdaftar yang berasal dari kalangan advokat. Pengguna Terdaftar masih bisa dengan leluasa mengajukan dan mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi e-Court meskipun kantor pengadilan sedang ditutup smentara, sedangkan masyarakat pencari keadilan yang bukan advokat tidak memiliki akses untuk mendaftarkan perkara melalui layanan e-Court. Sehingga dalam laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2020 disebutkan jumlah perkara e-court dari Pengguna lain jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah Pengguna Terdaftar.


EVALUASI DAN MONITORING LAYANAN ECOURT

Sebagaimana kita ketahui bersama, setelah melakukan monitoring dan evaluasi Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor.1 tahun 2019,  1 tahun sejak keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor3 Tahun 2018 tentang peradilan elektronik (e-Court). Hingga saat ini Mahkamah Agung belum mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung baru terkait dengan pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Kemungkinan dalam tataran praktis di lapangan belum ditemukan kendala atau persoalan krusial yang menghambat proses penyelesaian perkara secara elektronik.

Namun demikian Penulis berpendapat dengan berdasarkan data yang disampaikan dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2020  pada tanggal 17 Februari 2021, terdapat peningkatan jumlah masyarakat pengguna layanan ecourt sepanjang tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, namun peningkatan tersebut didominasi Pengguna Terdaftar dari kalangan Advokat, sedangkan dari Pengguna lain relatif masih sedikit. Padahal berdasarkan pengalaman Penulis dalam menyidangkan perkara di Peradilan Agama, sebagian besar perkara yang masuk dan diproses di pengadilan diikutti oleh pihak prinsipal langsungl oleh tanpa didampingi kuasa hukum (advokat). 

Keharusan Verifikasi Pengguna lain dengan mendatangi kantor pengadilan yang dituju untuk mendapatkan akun layanan e-court menjadi salah satu tahapan yang menjadi salah satu kendala bagi masyarakat yang akan menggunakan layanan e-court, terlebih di masa andemi Covid-19 yang diharuskan mematuhi protokol kesehatan baik saat Pemberlakuan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), ditambah dengan adanya beberapa kantor Pengadilan yang melakukan penutupan layanan sementara (lockdown).

Di sisi lain jika kita melakukan komparasi dengan layanan elektronik dalam bidang ekonomi dan bisnis, para pelaku usaha sudah banyak yang sudah memberikan layanan dan transaksi bisnis atau keuangan tanpa harus melakukan kegiatan tatap muka. Di samping karena adanya pandemi Covid-19 ditambah dengan semakin luas dan meningkatnya akses layanan internet serta semakin menjamurnya masyarakat pengguna gadget (smartphone).

Tren teknologi digital yang semakin pesat membuat perbankan berlomba mendorong pengembangan perbankan digital (digital banking). Salah satunya yakni dengan layanan pembukaan rekening tanpa harus ke cabang atau kerap disebut rekening digital. Beberapa bank besar sudah memiliki layanan tersebut. Sebut saja misalnya PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) , PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk yang sudah memiliki layanan tersebut. Hal ini semakin marak dilakukan perbankan pasca Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) No.12/POJK.03/2018 yang memberi lampu hijau bagi bank membuka layanan digital banking dan video banking kepada nasabah.[15]

Selain layanan perbankan, volume transaksi online yang menggunakan aplikasi dompet digital (e-wallet). Transaksi elektronik dengan menggunakan aplikasi dompet digital atau e-wallet semakin meningkat dalam tiga tahun terakhir. Selain dianggap praktis, aman, cepat, dan menawarkan banyak keuntungan. Transaksi e-wallet juga dianggap lebih aman dan sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 masih belum usai. Dalam tiga bulan terakhir ini, bahkan penggunaan e-wallet tumbuh pesat. Snapcart pun melakukan survey online selama September-Desember 2020, yang mencakup seluruh Indonesia, dengan responden dipilih 1.000 orang. Berdasarkan hasil riset tersebut, ShopeePay tercatat sebagai merek e-wallet yang paling sering digunakan (50%), dengan selisih yang cukup besar dibandingkan dengan 4 pemain lainnya, seperti Ovo (23%), Gopay (12%), Dana (12%), dan LinkAja (3%).[16]

Berdasarkan gambaran di atas, menurut hemat Penulis, sudah saatnya Mahkamah Agung melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi layanan e-Court dan e-Litigation dengan mempertimbangkan masih minim dan terbatasnya akses yang dimiliki masyarakat pencari keadilan dari kalangan Pengguna lain (non advokat). Gagasan dan Inovasi yang telah dikembangkan dan berhasil diterapkan oleh lembaga lain terutama oleh para pelaku bisnis bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh Mahkamah Agung melalui Kelompok Kerja (Pokja) Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung yang sebelumnya dipercaya menyusun rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Diharapkan dengan adanya monitoring dan evaluasi tersebut, dapat segera ditemukan gagasan dan inovasi baru yang memberikan dampak positif terhadap semakin mudahnya masyarakat pencari keadilan dalam menggunakan akses layanan administrasi perkara dan persidangan elektronik, khususnya bagi masyarakat Pengguna lain (non advokat). Secara teknis apa yang sudah dikembangkan dan diterapkan para pelaku usaha dalam melakukan aktifitas bisnisnya secara elektronik dengan volume dan nilai transaksi yang cukup besar dapat juga diterapkan dalam layan adminstrasi perkara dan persidangan elektronik yang tengah diterapkan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.


IV. KESIMPULAN

Mahkamah Agung telah memberikan respon positif terhadap tuntutan zaman dengan semakin pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pembaharuan terhadap hukum acara.  Caranya dengan modernisasi mekanisme berperkara dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kebijakan modernisasi peradilan dengan adanya layanan adminiistrasi perkara dan persidangan elektronik sudah berjalan dengan baik dan diyakini memberikan dampak positif kepada semua stakeholder pada setiap lingkungan peradilan. Namun di sisi lain perlu juga mengevalusi capaian kinerjanya khususnya terhadap masih minimnya jumlah pengguna lain dalam layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik yang disebabkan beberapa faktor, antara lain;

  1. Pengguna lain dari kalangan non advokat diharuskan melakukan tatap muka untuk melakukan verifikasi melalui petugas layanan e-Court di Pengadilan tingkat pertama sebagai salah satu tahapan memperoleh akun layanan e-court.
  2. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah yang menerapkan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penutupan sementara layanan Pengadilan (lockdown) menjadi hambatan masyarakat non advokat dalam menggunakan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

Terhadap kendala dan hambatan tersebut, Mahkamah Agung sudah seharusnya memberikan respon dengan melakukan upaya perbaikan kajian yang komprehensif guna memberikan solusi yang tepat dan terukur dengan tetap memperhatikan prinsip dan pedoman hukum acara yang berlaku.

Penulis berpendapat verifikasi data oleh petugas layanan e-court di pengadilan tingkat pertama harus ditinjau ulang. Caranya, verifikasi data secara online seperti yang dikembangkan oleh lembaga usaha atau para pelaku bisnis. Namun, verifikasi ini harus tetap berpedoman kepada hukum acara yang berlaku serta administrasi perkara dan persidangan elektronik.


V. DAFTAR PUSTAKA

Suadi, Amran, Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia; Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik, Jakarta, Prenadamedia Group, 2019

Syarifuddin,  Muhammad Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal, Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020.

Majalah Peradilan Agama Edisi 16, Desember 2019


[1] https://covid19.go.id/, diakses pada tanggal 2 Maret 2021, pukul 13:25

[2] https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries, diakses pada tanggal 2 Maret 2021, pukul 13:40

[3] https://www.youtube.com/watch?v=dkYAGroJaiY, diakses pada tanggal 2 Maret 2021, pukul 12:10

[4] https://mahkamahagung.go.id/laptah/laptah2020/#p=149, diakses pada tanggal 3 Maret 2021, pukul 17:45

[5] Cloud computing secara harfiah berarti ‘komputasi awan’, yaitu proses komputerisasi sebuah teknologi yang berbasis internet. Sistem cloud computing memungkinkan penggunanya untuk menyimpan dan mengolah data secara virtual. Pengguna juga tidak perlu menyiapkan platform maupun infrastruktur pendukung, melainkan hanya tinggal menggunakan platform-platform yang telah tersedia. Platform ini ada yang gratis (free for use) maupun berbayar.

[6] “Mantap! Masyarakat Belanja Lagi, Transaksi Keuangan Akhir 2020 Balik Positif | Finansial,” Bisnis.Com, last modified January 21, 2021, accessed March 4, 2021, https://finansial.bisnis.com/read/20210121/90/1346020/mantap-masyarakat-belanja-lagi-transaksi-keuangan-akhir-2020-balik-positif.

[7] Muhammad Syarifuddin, Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal, 1st ed. (Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020)., hal.12-13

[8] Ibid, hal. 45

[9] Amran Suadi, Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia; Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik, Jakarta, Prenadamedia Group, 2019, hal.77

[10] E-Litigasi Bisa Hindari Korupsi, Majalah Peradilan Agama Edisi 16, Desember 2019, Hal.44

[11] Bagian ‘Menimbang huruf a PERATURAN MAHKAMAH AGUNG Nomor4 Tahun 2020

[12] Infografis PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik, https://leip.or.id/infografis-perma-nomor-4-tahun-2020-tentang-administrasi-dan-persidangan-pidana-secara-elektronik/, diakses tanggal 6 Maret 2021, pukul 18:05

[13] Ketentuan huruf B.1.g SK KMA Nomor129/KMA/SK/VIII/2019

[14] https://corona.mahkamahagung.go.id/beranda, diakses tanggal 5 Maret 20211, Pukul 16:30

[15] Layanan buka rekening secara online makin ramai ditawarkan perbankan, https://keuangan.kontan.co.id/news/layanan-buka-rekening-secara-online-makin-ramai-ditawarkan-perbankan?page=all, diakses tanggal 6 Maret 2021, pukul 20.16

[16] Riset: ShopeePay rajai transaksi uang elektronik saat Harbolnas di tengah pandemi, https://keuangan.kontan.co.id/news/riset-shopeepay-rajai-transaksi-uang-elektronik-saat-harbolnas-di-tengah-pandemi, diakses tanggal 6 Maret 2021, pukul 20.27

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Cilegon

Kompleks Perkantoran Sukmajaya Mandiri, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav.5, Sukmajaya, Kec. Jombang, Kota Cilegon, Banten 42411

Telepon : (0254) 382829

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Email Tabayun : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Sosial Media

youtube  facebook  instagram

 

@Copyright Pengadilan Agama Cilegon 2020