contact pa cilegon
contact pa cilegon

header website

Dilihat: 106

AHMAD SAPRUDIN artikel Oleh :
AHMAD SAPRUDIN, S.Ag., M.H.


Menggagas Pembaharuan Hukum Acara Perdata

dalam Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik 

Oleh Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. (Waka PA. Cilegon)


 

Abstrak

Selama ini pemeriksaan alat bukti dalam persidangan masih berpedoman kepada HIR, RBG, KUHPerdata serta peratuan perundang-undangan lainya, baik dalam bentu Undang-Undang, PERMA ataupun SEMA. Namun dari sekian banyak aturan hukum acara tersebut belum terdapat aturan yang mengatur tentang mekanisme pemeriksaan alat bukti elektronik, sementara saat ini peluang dan potensi terjadinya sengketa yang berhubungan alat bukti elektronik sangat terbuka lebar. Dengan menggunakan metode survey literatur dari sejumlah peraturan perundang-undangan artikel ini mencoba merekonstruksi kopsep pemeriksaan alat bukti elektronik dalam persidangan perdata. Artikel ini berusaha memberikan saran dan rekomendasi untuk membuat pembaruan hukum acara perdata khususnya mengenai pemeriksaan alat bukti elektronik dengan tetap berpedoman kepada asas sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga dapat memberikan arahan serta kepastian hukum bagi semua pemangku kepentingan. Terlebih lagi Mahkamah Agung telah melegitimasi pelaksanaan sidang secara elektroik (eltigasi). Pembentukan aturan hukum acara perdata baru tersebut merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, mengingat sudah semakin lazim dan banyaknya transaksi bisnis atau hubungan keperdataan yang menggunakan alat bukti elektronik baik di lembaga pemerintahan maupun swasta.

Kata-kata Kunci : alat bukti elektronik, elitigasi, hukum acara perdata

A. Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, Mahkamah Agung, berupaya memberikan kemudahan serta pelayananan terbaik kepada masyarakat dalam persoalan hukum dan keadilan dengan membuat perencanaan dan langkah-langkah strategis sebagaimana telah dituangkan dalam Blue Print atau Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung. Ruang lingkup isu yang dibahas dalam cetak biru tersebut adalah Independensi Mahkamah Agung, Organisasi Mahkamah Agung, Sumber Daya Manusia pada Mahkamah Agung, Akuntabilitas, Transparansi dan Manajemen Informasi di Mahkamah Agung, Pengawasan dan Pendisiplinan Hakim dan Hakim Agung, Sumber Daya Keuangan dan Fasilitas serta Mengelola Perubahan (Pembaruan)di Mahkamah Agung.[1]

Salah satu terobosan penting dalam upaya pembaruan peradilan di lingkungan Mahakamah Agung adalah dengan dikeluarkannya Perma No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Melalui Perma e-litigasi ini, masyarakat pencari keadilan dapat mengajukan gugatan/permohonan termasuk keberatan, perlawanan, intervensi; melakukan pembayaran; menerima panggilan sidang; penyampaian jawaban; replik; duplik; kesimpulan; upaya hukum; dan dokumen perkara (soft copy) dengan sistem elektronik yang berlaku di seluruh pengadilan sejak 2 Januari 2020.[2]

Sejak Juli 2018 hingga 30 Desember 2019, MA telah mencatat puluhan ribu advokat sebagai pengguna yang resmi masuk sistem e-court termasuk ribuan perkara yang terdaftar menggunakan sistem e-court ini. Hingga 30 Desember 2019, sudah banyak advokat yang menggunakan sistem ecourt di 30 Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia.[3]

Tingginya animo masyarakat dalam penggunaan ecourt dapat dijadikan sebuah parameter bahwa saat ini masyarakat sudah semakin tertarik dan terbiasa menggunakan instrumen elektronik online dalam segala aktifitas kehidupannya. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistil (BPS), sektor informasi dan komunikasi selalu memiliki laju pertumbuhan diatas laju pertumbuhan PDB nasional. Pada tahun 2018 sektor informasi dan komunikasi mencatat pertumbuhan sekitar 7,04 persen jauh diatas pertumbuhan PDB nasional yang hanya mencatat 5,17 persen.[4]

Salah satu persoalan yang mengemuka dan menjadi polemik di tengah gencarnya sosialisasi dan implementasi ecourt dan elitigasi di lingkungan Mahkamah Agug serta Badan Peradilan di bawahnya adalah pembahasan mengenai pembuktian mengenai pemeriksaan alat bukti elektronik, baik berkaitan dengan bidang hukum pidana maupun perdata.

Pembuktian merupakan bagian yang penting dalam proses persidangan suatu perkara di pengadilan. Karena dengan pembuktian, hakim akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai perkara yang sedang menjadi sengketa di Pengadilan.[5] Lebih jauh Ahmad Ali menyatakan bahwa pembuktian tidak hanya sebatas menyelesaikan persengketaan, tetapi juga memberikan kepastian tentang benar terjadinya peristiwa hukum tertentu. Menurutnya pembuktian tidak hanya menghasikan “putusan” dalam penyelesaian sengketa (contentieuse jurisdicte), tetapi juga menghasilkan “penetapan” dalam peradilan voluntair.[6]

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya.

Berkaitan dengan pemeriksaan alat bukti elektronik, Riki Perdana Raya Waruwu menjelaskan bahwa pada dasarnya dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah di persidangan perdata sesuai dengan UU Dokumen Perusahaan dan UUITE namun sebagai bagian dari hukum acara, dokumen elektronik belum memiliki pengaturan tata cara penyerahannya di persidangan, tata cara memperlihatkannya kepada pihak lawan. Tata cara penyerahan dan memperlihatkan dokumen elektronik dipersidangan dapat dijawab melalui pengembangan praktik di persidangan namun untuk memberikan kepastian hukum maka perlu diatur dalam Hukum Acara Perdata atau disusun dalam Peraturan Mahkamah Agung.[7]

Adanya kekosongan hukum terkait mekanisme pemeriksaan alat bukti elektronik memunculkan ketertarikan untuk mengkaji Permasalahan tentang bagaimana peran hakim dalam menyikapi kekosongan hukum terkait mekanisme pemeriksaan alat bukti elektronik di persidangan perdata.

B. Metode

Dalam tulisan ini Penulis menggunakan studi pustaka (library research), riset pustaka memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Riset Pustaka tidak hanya urusan membaca dan mencatat literature atau buku-buku sebagaimana yang sering dipahami banyak orang selama ini. Studi Pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[8]

C. Hasil dan Pembahasan

    1. Hasil

Hukum pembuktian perdata sebagaimana telah diatur dalam BW, HIR dan RBG, telah menyebutkan alat-alat bukti secara limitatif, yaitu bukti tulisan, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan dan bukti sumpah (Pasal 1866 BW, atau 164 HIR). Sementara itu hukum pembuktian di Negeri Belanda sebagai Negara yang sama-sama menganut system Eropa Kontinental, telah mulai meninggalkan penyebutan alat-alalt bukti secara limitative. Pasal 197 BRV (Nieuwe Regeling van Het Bewijscrecht in Burgelijke Zaken) menyatakan “Pembuktian dapat dilakukan dengan cara apapun, kecuali Undang-Undang menetukan lain”. Selanjutnya “Penilaian terhadap alat bukti yang diajukan menjadi kebijaksanaan hakim”, kecuali Undang-Undang menetukan lain.[9]

Dalam Hukum Acara Perdata terdapat asas pembuktian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 163 HIR jo.1865 BW yang menyatakan bahwa “Barang siapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya.” Hakim hendaknya tidak begitu saja secara harfiah melaksanakan asas pembuktian, tetapi hakim harus bijaksana dan dapat meletakkan keharusan membuktikan kepada pihak yang paling gampang untuk membuktikan, dan tidak membebani kepada pihak yang paling sulit membuktikan.[10]

Terkait dengan alat bukti elektronik, pada dasarnya alat bukti elektronik dan atau dokumen elektronik bisa menjadi alat bukti yang berdiri sendiri atau alat bukti petunjuk apabila terhadap alat bukti tersebut telah dilakukan Digital Forensic[11], yang dipahami sebagai ilmu pengetahuan dan keahlian untuk mengidentifikasi, mengoleksi, menganalisis, dan menguji bukti-bukti digital pada saat menangani sebuah kasus yang memerlukan penanganan dan identifikasi barang bukti digital.[12] Barang bukti ini bersifat digitalyang diekstrak atau direcover dari barang bukti elektronik (informasi dan dokumen elektronik). Barang bukti inilah yang harus dicari oleh forensic analyst untuk kemudian dianalisis secara teliti keterkaitan masing-masing file dalam rangka mengungkap kasus atau peristiwa hukum yang berkaitan dengan barang bukti elektronik.

2. Pembahasan

Dengan Belum dibuatnya aturan khusus mengenai pemeriksaan alat bukti elektronik dalam persidangan perdata, hakim dituntut berperan aktif menggali semaksimal mungkin terhadap alat bukti elektronik yang diajukan para pihak di persidangan dengan tetap berpedoman kepada hukum acara yang berlaku, terutama dalam hal mekanisme penyerahan alat bukti di persidangan serta tentang bagaimana mekanisme pihak lawan ketika ingin melihat secara langsung alat bukti elektronik yang diajukan pihak Penggugat.[13] Keinginan Pelawan untuk melihat alat bukti Penggugat memang sudah diatur dalam Pasal 137 HIR.

Secara formil, dalam hal menyikapi persoalan tersebut, penulis berpendapat bahwa untuk keperluan pemeriksaan alat bukti elektronik, maka dalam ruang persidangan harus didukung dengan sarana pendukung berupa laptop dan proyektor atau monitor LED yang dapat memperlihatkan kepada para pihak berperkara dalam format audio visual. Sedangkan dalam hal materil, jika alat bukti elektronik tidak disertai dengan pendapat atau keterangan ahli digital forensic, maka alat bukti elektronik tersebut dapat menjadi alat bukti petunjuk atau permulaan yang dapat dikuatkan dengan alat bukti lainnya.

Di lingkungan Peradilan Agama, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama telah mengirim surat No.083/DJA.3/OT.01.4/2020 tanggal 10 Januari 2020 ke suluruh Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama tentang penyempurnaan Lay Out Ruang Sidang. Dalam lampirannya tidak ditemukan adanya layar monitor LED ataupun proyektor yang dapat dijadikan sarana pendukung audio visual dalam pemeriksaan alat bukti elektronik.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Rizky Karo Karo
Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, menurutnya aturan mengenai bukti elektronik, baik sebagai barang maupun alat bukti, sudah final dan tidak perlu dibuat peraturan lebih khusus (lex specialis) atau peraturan sektoral (lex sectorale), dengan alasan peraturan khusus tersebut pasti berpedoman pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga hanya akan menghasilkan peraturan yang salin-tempel dan isinya sama, selain itu UU ITE dengan jelas dan tegas menyatakan informasi atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah. Prinsip bahwa satu bukti bukanlah bukti adalah prinsip yang digunakan jika hakim tidak yakin terhadap alat bukti elektronik tersebut;[14]

D. Kesimpulan

Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ada dalam perkara perdata yang menggunakan alat bukti elektronik dianggap sebagai alat bukti yang sah, Penggunaan alat bukti elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Selain itu alat bukti alat bukti elektronik harus didukung oleh keterangan ahli digital forensic yang dapat memberikan keterangan bahwa alat bukti elektronik tersebut serta sarana pendukung berupa alat elektronik audio visual yang disediakan di ruang persidangan untuk pemeriksaan pembuktian alat elektronik.


Daftar Pustaka

 

Achmad Ali. Hukum Pembuktian Perdata. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Amran Suadi. Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia; Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik. Jakarta: Pranada Media Group, 2019.

Bambang Sugeng, Sujayadi. Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi. Jakarta: Pranada Media Group, 2012.

Nugroho, Pratomo Djati. Cyber Defense Bulletin Fourth Edition. Cyber Defense Community, 2018.

Riki Perdana Raya Waruwu. “Eksistensi Dokumen Elektronik Di Persidangan Perdata.” Last modified 2018. Accessed February 25, 2020. https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3048/eksistensi-dokumen-elektronik-di-persidangan-perdata.

Rizky Karo Karo. “Bukti Elektronik Sudah Final.” Tempo. Last modified June 18, 2019. Accessed February 26, 2020. https://kolom.tempo.co/read/1215595/bukti-elektronik-sudah-final.

Suadi, Amran. Abdul Manan: Ilmuwan Dan Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah Perjuangan. Cetakan ke-1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2016.

Sukarmi. Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha (Cyberlaw Indonesia). www.tokobukuonline.com - TBO, n.d.

Sunarto. Peran aktif hakim dalam perkara perdata. II. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Zed, Mestika. Metode penelitian kepustakaan. Ed. 2. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

“7 Kebijakan MA Terkait Penanganan Perkara.” hukumonline.com. Last modified 2019. Accessed February 23, 2020. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e0f1d2a4498d/2019--ini-7-kebijakan-ma-terkait-penanganan-perkara/.

“24 Ribuan Advokat Resmi Masuk Sistem E-Court.” hukumonline.com. Last modified January 10, 2020. Accessed January 30, 2020. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e1874aa88443/24-ribuan-advokat-resmi-masuk-sistem-e-court/.

“Badan Pusat Statistik.” Accessed December 9, 2019. https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/02/06/1619/ekonomi-indonesia-2018-tumbuh-5-17-persen.html.

 

 


[1] Amran Suadi, Abdul Manan: Ilmuwan Dan Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah Perjuangan, Cetakan ke-1. (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2016), 94–95.

[2] “7 Kebijakan MA Terkait Penanganan Perkara,” hukumonline.com, last modified 2019, accessed February 23, 2020, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e0f1d2a4498d/2019--ini-7-kebijakan-ma-terkait-penanganan-perkara/.

[3] “24 Ribuan Advokat Resmi Masuk Sistem E-Court,” hukumonline.com, last modified January 10, 2020, accessed January 30, 2020, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e1874aa88443/24-ribuan-advokat-resmi-masuk-sistem-e-court/.

[4] “Badan Pusat Statistik,” accessed December 9, 2019, https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/02/06/1619/ekonomi-indonesia-2018-tumbuh-5-17-persen.html.

[5] Sunarto, Peran aktif hakim dalam perkara perdata, II. (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 160.

[6] Achmad Ali, Hukum Pembuktian Perdata (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 21–22.

[7] Riki Perdana Raya Waruwu, “Eksistensi Dokumen Elektronik Di Persidangan Perdata,” last modified 2018, accessed February 25, 2020, https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3048/eksistensi-dokumen-elektronik-di-persidangan-perdata.

[8] Mestika Zed, Metode penelitian kepustakaan, Ed. 2. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

[9] Sukarmi, Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha (Cyberlaw Indonesia) (www.tokobukuonline.com - TBO, n.d.).

[10] Bambang Sugeng, Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi (Jakarta: Pranada Media Group, 2012), 64.

[11] Amran Suadi, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia; Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik (Jakarta: Pranada Media Group, 2019), 95.

[12] Pratomo Djati Nugroho, Cyber Defense Bulletin Fourth Edition (Cyber Defense Community, 2018), 20.

[13] Riki Perdana Raya Waruwu, “Eksistensi Dokumen Elektronik Di Persidangan Perdata.”

[14] Rizky Karo Karo, “Bukti Elektronik Sudah Final,” Tempo, last modified June 18, 2019, accessed February 26, 2020, https://kolom.tempo.co/read/1215595/bukti-elektronik-sudah-final.

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Cilegon

Kompleks Perkantoran Sukmajaya Mandiri, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav.5, Sukmajaya, Kec. Jombang, Kota Cilegon, Banten 42411

Telepon : (0254) 382829

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Email Tabayun : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Sosial Media

youtube  facebook  instagram

 

@Copyright Pengadilan Agama Cilegon 2020