KETUA PA CILEGON HADIRI KEGIATAN LAPORAN TAHUNAN MA RI

YANG MENGUSUNG TEMA INTEGRITAS KUAT PERADILAN BERMARTABAT

Selasa (20/2) Bertempat di ruang Plennary Hall Convention Centre - Jakarta, Ketua PA Cilegon Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I. menghadiri kegiatan Sidang Istimewa Laporan tahunan Mahkamah Agung RI yang mengusung tema “ Integritas Kuat Peradilan Bermartabat ”. Kegiatan Laporan tahunan tersebut dipimpin secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Dalam kegiatan tersebut dihadiri secara langsung oleh oleh Presiden RI Joko Widodo.

Laporan Tahunan (Laptah) Mahkamah Agung RI merupakan agenda tahunan Mahkamah Agung yang dilaksanakan di setiap awal tahun. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung selama setahun sebelumnya.

Selain orang nomor satu di Indonesia pada kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua Kamar Mahkaamh Agung, Hakim Agung, Hakim Adhoc, Ketua Mahkamah Agung Malaysia, Ketua Mahkamah Agung Singapura, Ketua Mahkamah Agung Kuwait, Wakil Ketua Mahkamah Agung Qatar, Delegasi Sudan, Delegasi Australia, Delegasi China, dan Delegasi Rusia. Turut hadir pula para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, para duta besar negara sahabat, para purnabakti pimpinan Mahkamah Agung, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, dan para tamu undangan lainnya.

Dalam kegiatan laporan tahunan tersebut Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan kebijakan yang dikelaurkan oleh Mahkamah Agung RI guna meningkatkan kepercayaan publik dan meningkatkan kinerja aparatur diantaranya

1. Membersihkan para oknum Hakim dan Aparatur Mahkamah Agung yang melakukan pelanggaran hukum dan kode etik;
2. Memutus mata rantai yang terindikasi menjadi jalur yang digunakan oleh para oknum aparatur di Mahkamah Agung melalui sistem rotasi dan mutasi secara berkala;
3. Membangun sistem seleksi dan rekruitmen jabatan secara ketat dengan melibatkan rekam jejak integritas;
4. Memberhentikan para pejabat yang terbukti melalaikan kewajibannya untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran;
5. Mengoptimalkan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) pengawasan untuk memantau dan mengawasi aparatur Mahkamah Agung serta memasang CCTV di area kantor yang diduga menjadi tempat untuk bertransaksi perkara, serta membangun Sistem Informasi Pengawasan Khusus MA (SIWAS SUS MA);
6. Melakukan pengawasan dan pembinaan secara terpadu bersama-sama dengan Komisi Yudisial;
7. Menerjunkan Mysterious Shoper untuk memantau dan melakukan pengawasan terhadap aparatur di Mahkamah Agung;
8. Membentuk kanal pengaduan khusus (Bawas Care) yang terhubung langsung kepada Ketua Kamar Pengawasan MA;
9. Melakukan kerjasama dengan Komisi Yudisial dalam rangka pembentukan mysterious shoper dari unsur masyarakat;
10. Memberlakukan sistem pembacaan amar putusan secara live streaming bagi putusan kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung;
11. Menerapkan sistem penunjukan majelis hakim secara acak dengan menggunakan aplikasi SMART MAJELIS;
12. Memberlakukan sistem presensi online menggunakan foto wajah (swa foto) dengan bantuan sistem GPS terkunci;
13. Membangun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Mandiri di Mahkamah Agung;
14. Mengeluarkan Instruksi terkait dengan kewajiban menjaga integritas dalam bentuk rekaman suara yang diputar secara berkala di Mahkamah Agung dan badan peradilan di seluruh Indonesia;

Dalam sambutannya Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi atas inovasi - inovasi dalam mendorong percepatan transformasi hukum, peningkatan penggunaan sistem e-court, pengembangan decision support system (DSS) berbasis artificial intelegent yang akan mempermudah konsistensi putusan merujuk pada putusan adil yang ada sebelumnya. Rakyat Indonesia juga mengapresiasi terhadap komitmen keterbukaan kepada publik sudah ada 22 ribuan putusan telah dipublikasikan dalam direktori putusan yang bisa diakses oleh publik. Saya mempeoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara, ini perkembangan yang sangat, sangat bagus ungkapnya. Namun demikian, bukan hanya kuantitas putusan yang penting, yang paling utama adalah kualitas putusan, bahwa putusan pengadilan harus memberikan rasa keadilan, memberikan kepastian hukum dan mendukung pembangunan bangsa dan negara menuju Indonesia Maju. Saya sangat berharap reformasi sistem hukum ini menjadi bagian penting bagi kemajuan bangsa kita Indonesia, sekali lagi, memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan good governance, menyelamatkan aset negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama lapis bawah dan membawa Indonesia naik menjadi negara berpenghasilan tinggi, ucapnya diakhir sambutannya.(ByCL)