contact pa cilegon

header website

Dilihat: 125

Mustopa2 Oleh :
ABDUL MUSTOPA, S.H.I., M.H.

MEDIASI SECARA VIRTUAL / ONLINE DALAM

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016

 

Oleh : Abdul Mustopa, S.H.I., M.H

Wakil Ketua Pengadilan Agama Cilegon
Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.


 

Abstrak

Regulasi Mediasi secara virtual atau online dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 hanya dikatakan bahwa mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan, namun tidak terdapat mekanisme yang jelas bagaimana mediasi melalui media komunikasi audio visual itu dijalankan, tahapan dan pelaksanaan mediasi secara virtual perlu mendapatkan perhatian yang khusus agar pelaksanaan mediasi di Pengadilan dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan aturan atau regulasi yang berlaku.

Kata kunci : Mediasi, Virtual, online


A. PENDAHULUAN

 Pasal 24 Undang-undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tatausaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.[1] Badan peradilan adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang mewujudkan hukum dan keadilan.

Sistem peradilan di Indonesia mewajibkan proses penyelesaian sengketa menganut asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman jo. Pasal 57 Ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 yang pada pokoknya adalah Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan atau murah.[2]

Maksud dari kata ‘sederhana’ adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Maksud dengan ‘biaya ringan’ adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Bahwa untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memberi kesempatan pada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur damai. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 10 (2) yang berbunyi: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.” [3]

Tugas menyelesaikan sengketa secara damai di lingkungan Peradilan Agama, Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Ayat (1) menyebutkan: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.” Manakala ayat (2) menyebutkan: “Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.”[4] perdamaian menjadi ruh utama sebagaimana maksud undang-undang di atas.

Terhadap sengketa keluarga misalnya, khusus terkait perkara perceraian, upaya perdamaian diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pasal 65 menyebutkan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Manakala Pasal 82 ayat (1) menyebutkan: “Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak”.[5] Sehingga nampak jelas bahwa perdamaian merupakan panglima hukum, solusi terbaik dalam menyelesaikan problematika.


[1]Syahrizal Abbas, Mediasi, h. 291.

[2]Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,pasal 4. jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 57.

[3]Republik Inonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

[4]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

[5]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.


B. DASAR HUKUM MEDIASI

Upaya perdamaian tidak hanya diusahakan hakim pada saat permulaan sidang, tetapi juga pada setiap proses pemeriksaan perkara. Ketentuan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 56, 65, 73, 82 ayat (2) dan 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 bahwa selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap pemeriksaan. Khusus untuk perkara perceraian perdamaian wajib dilakukan setiap persidangan.[1] Pasal 143 ayat (2) KHI juga mengetengahkan tentang adanya perdamaian, yakni selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. [2]

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut ternyata sesuai dengan asas yang dianut oleh Pengadilan Agama di Indonesia yaitu ‘asas wajib mendamaikan’ yang harus dipedomani oleh para hakim yang menangani perkara.

Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara telah sesuai dengan ketentuan ajaran moral Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan Ilah. Oleh sebab itu, para hakim peradilan agama menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan.[3] Sebab bagaimanapun adilnya putusan, namun akan lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian.

Ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan penyelesaian sengketa melalui upaya perdamaian tidak menyebut secara spesifik tentang mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di pengadilan khususnya Pengadilan Agama. Ketentuan mengenai mediasi baru ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,[4] Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menetapkan Lembaga Damai[5] dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.[6]

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatur dua hal utama, yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 1 disebutkan:

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa…. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.[7]

Ketentuan Pasal 1 di atas menegaskan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah sengketa perdata, bukan sengketa yang termasuk dalam ruang lingkup hukum publik.

Kedudukan mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ini berada di bawah payung alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Pengaturan mengenai alternatif penyelesaian sengketa cukup terbatas diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu hanya satu pasal, yaitu pasal 6 dengan 9.[8] Dalam Pasal tersebut tidak ditemukan persyaratan mediator, pengangkatan mediator, kewenangan dan tugas mediator, keterlibatan pihak ketiga, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses mediasi. Oleh karena itu, sangat tepat bila undang-undang ini disebut sebagai undang-undang arbitrase dan bukan undang-undang mediasi.

Hal lain tentang ketentuan mengenai konsep mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa juga termaktub dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menetapkan Lembaga Damai. Namun, kedua peraturan perundang-undangan di atas, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menetapkan Lembaga Damai tidak mengatur secara khusus menyangkut proses mediasi di pengadilan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan petunjuk secara rinci tentang apa yang harus dilaksanakan oleh mediator dalam menyelesaikan sengketa yang diberikan kepadanya. Demikian juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menetapkan Lembaga Damai tidak dijelaskan tentang praktik mediasi harus dijalankan.[9] Dalam surat edaran ini hanya ditekankan bahwa semua hakim yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.BG, tidak hanya sekadar formalitas menganjurkan perdamaian.

Untuk pertama kalinya, ketentuan perundang-undangan berkaitan mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ketentuan yang terkandung dalam Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memposisikan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara di pengadilan atau lazimnya disebut dengan hukum acara.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses beracara pada pengadilan. Ia menjadi bagian integral dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Mediasi pada pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara Pasal 130 HIR atau Pasal 154 R.Bg. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,[10] yaitu semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata ditemukan permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terbit setelah dilakukan kajian oleh tim yang dibentuk Mahkamah Agung. Salah satu lembaga yang intens mengikuti kajian mediasi ini adalah Indonesian Institute for Coflict Transformation (IICT).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terdiri dari VIII Bab dan 27 pasal yang telah ditetapkan oleh Ketua Makamah Agung pada tanggal 31 Juli 2008. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan membawa beberapa perubahan penting, [11] bahkan menimbulkan implikasi hukum jika tidak dijalani. Hal ini seperti dalam Pasal 2 ayat (3): “Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Perbedaan Perma Nomor 2 Tahun 2003 jika dibandingkan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008, maka Perma Tahun 2003 tidak memberikan sanksi. Mengenai jenis perkara yang dimediasi mencakupi semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama, kecuali perkara yang secara jelas dikecualikan. Perkara-perkara yang dikecualikan disebutkan dalam Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008: Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.[12] Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Berbeda dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan secara rinci syarat-syarat untuk memperoleh akreditasi sebagai mediator dalam Pasal 5 ayat (3)[13] yaitu: Mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia; Memiliki Instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi; sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan; memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan peluang perdamaian bagi para pihak bukan hanya untuk tingkat pertama, tetapi juga untuk tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali. [14] Pasal 21 menyebutkan Para pihak atas dasar kesepakatan mereka dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang diproses banding, kasasi atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali selama perkara itu belum diputus.

Pasca diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku seperti disebut dalam Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan[15] : Dengan berlakunya peraturan ini, peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku.

Pasca diundangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada pada tanggal 31 Juli 2008, 8 tahun kemudian peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal mana diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 3 Februari 2016 dan berlaku sejak diundangkan pada tanggal 4 Februari 2016 berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.

Peraturan Mahkamah Agung merupakan produk hukum yang bersifat kebijakan yang wajib ditaati dan diikuti oleh seluruh aparatur peradilan dibawahnya, baik lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer. Bilamana peraturan tersebut diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memberikan nomor Berita Negara, tentunya Peraturan Mahkamah Agung tersebut wajib diikuti oleh seluruh warga negara yang berperkara di seluruh tingkatan peradilan.

Secara hierarki peraturan perundang-undangan, menurut Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan:

Pasal 7

  1. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  4. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  5. Peraturan Pemerintah;
  6. Peraturan Presiden;
  7. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
  9. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

  1. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
  2. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. [16]

Ketentuan perihal hierarki dimaksud adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tentunya ada perbedaan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI tentang prosedur mediasi sebelumnya yang berlaku,[17] selain materi yang berisi sama seperti Perma sebelumnya, di dalam Perma tersebut ditambahkan perihal iktikad baik dalam menempuh proses mediasi, bila pihak Penggugat/Pemohon dalam perkara litigasi dengan sengaja tidak hadir dua kali secara berturut turut setelah dipanggil secara resmi pada waktu mediasi, maka mediator berwenang membuat laporan tentang Penggugat/Pemohon tidak beriktikad baik, selanjutnya atas laporan dari mediator tersebut, perkara yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara, sedangkan bilamana Tergugat/Termohon dengan sengaja tidak menghadiri proses-proses mediasi, maka sebagai sanksinya, Tergugat/Termohon dapat dihukum untuk membayar biaya mediasi, oleh majelis hakim pemeriksa perkara atas laporan dari Mediator.


[1]H.A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 30.

[2]Arkola, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam, h. 216.

[3]M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 65.

[4]Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

[5]Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menetapkan Lembaga Damai.

[6]Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

[7]Suyud Margono, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009), h. 79.

[8]Syahrizal Abbas, Mediasi, h. 297.

[9]Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001), h. 177.

[10]Syahrizal Abbas, Mediasi, h. 306.

[11]Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

[12]Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

[13]Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

[14]Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

[15]Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

[16]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

[17]Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

 

C. MEDIASI VIRTUAL/ONLINE

Dalam pengertian praktis, online/daring merujuk pada kondisi kita sedang terhubung dengan internet melalui gawai (gadget) – komputer, laptop, tablet, smartphone. Saat kita mengatakan “sedang online”, itu artinya kita sedang tersambung dengan internet dan siap berkomunikasi jarak jauh, menerima dan mengirim pesan, chat, dan lainnya.

Dapat disimpulkan pengertian mediasi online adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator dengan mcnggunakan fasilitas teknologi teknologi informasi.

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi sccara online tidak berbeda jauh dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi sccara tradisional. Perbedaannya adalah pada pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi yang dimaksud bukanlah sebatas pcnggunaan e-mail untuk melakukan diskusi oleh karena mediator tradisional juga sudah dapat menggunakan e-mail dalam proses penyelesaian sengketanya.

Pada mediasi online, provider menyediakan alat komunikasi yang dapat mengintegrasikan e-mail dengan alat komunkasi lainnya, seperti electronic conference, onlime chat, video conferencing. faximile, dan telepon. Bahkan beberapa provider dapat mengatur pertemuan para pihak secara langsung apabila diperlukan dan kondisi yang memungkinkan.

Selama ini telah ada 3 Perma yang mengatur mediasi yakni Perma No. 2 Tahun 2003, Perma No. 1 Tahun 2008, dan Perma No. 1 Tahun 2016.

Mediasi secara elektronik (online) dapat dilaksanakan dengan dasar hukum yang diatur dalam Perma No. 1/2016 pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:

“Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan”. (Pasal 5 ayat (3)).

“Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung”. (Pasal 6 ayat(2)).

Melaksanakan mediasi secara virtual, tidak mengubah norma, bahkan Perma No. 1/2016 Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2) sudah mengatur secara tegas. Perubahannya hanya pada cara dan media yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan melalui media elektronik atau virtual, dengan kondisi saat ini mediator harus secepatnya melakukan adaptasi dalam menghadapi perubahan yang sangat cepat, baik penguasaannya kepada teknologi informasi, media mediasi secara elektronik dan bahasa pengantar serta memahami nilai-nilai kearifan lokal. Sehingga mediasi berbasis manual harus diubah menjadi mediasi berbasis aplikasi atau elektronik.

Pelaksanaan mediasi dengan adanya Perma No. 1 2016 dimungkinkan dalam 3 bentuk pelaksanaan mediasi yakni mediasi secara konvensional dengan tatap muka, Mediasi secara online (jarak jauh) dan mediasi secara campuran menggabungkan antara mediasi konvensional dan mediasi online dalam pelaksanaanya.


                                         

DAFTAR PUSTAKA

-            Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001)

-            Arkola, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam.

-            H.A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

-            M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

-            Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

-            Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

-            Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,pasal 4. jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama..

-            Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

-            Republik Inonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

-            Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menetapkan Lembaga Damai.

-            Suyud Margono, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009).

-            Syahrizal Abbas, Mediasi.

-          Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa..

Add comment

Security code
Refresh

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Cilegon

Kompleks Perkantoran Sukmajaya Mandiri, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav.5, Sukmajaya, Kec. Jombang, Kota Cilegon, Banten 42411

Telepon : (0254) 382829

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Sosial Media

youtube  facebook  instagram

 

@Copyright Pengadilan Agama Cilegon 2020